Customs Clearance

Apa itu customs clearance?

dmsimport.id

Mungkin bagi sebagian kalangan ataupun bagi masyarakat itu sendiri, mendengar istilah custom clearance sendiri masih terdengar cukup asing dan juga kurang begitu dipahami. Namun kenyataannya, istilah custom clearance merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk dipahami bagi para penyedia layanan jasa pengiriman barang ataupun para pengguna dari layanan itu sendiri.

Lantas, apa itu custom clearance? Apa yang perlu dipahami dari sebuah istilah yang cukup melekat di dalam aktivitas logistik itu sendiri?

Custom clearance sendiri dapat diketahui sebagai sebuah proses administrasi pengeluaran atau pengiriman barang dari wilayah muat ataupun bongkar yang berhubungan dengan Kepabeanan atau sebuah administrasi pemerintah. Secara ringkas di dalam aktivitas logistik, maka custom clearance dapat diketahui sebagai sebuah pemenuhan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dan impor.

Sebuah custom clearance sendiri secara sah tertuang di dalam UU (Undang-Undang) yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 adalah sebuah UU yang mengatur kepabeanan dan juga di dalam peraturan custom clearance ini.

Di dalam custom clearance itu sendiri, terdapat beberapa tahapan prosedur yang perlu dilakukan dan juga dilewati ketika ingin mendapatkan barang yang telah dikirimkan oleh sebuah aktivitas logistik. Setidaknya ada tiga tahap yang ada pada sebuah aktivitas custom clearance yaitu Pre-Clearance, Clearance, dan juga Post Clearance.

 

Pre-Clearance adalah tahap awal dari custom clearance

dmsimport

Pre-Clearance merupakan sebuah administrasi tahap awal di dalam aktivitas custom clearance. Pada tahap awal ini, Pre-Clearance mencakup dua hal yang ada di dalam aktivitas impor barang logistik tersebut yaitu legalitas dan lartas. Dalam hal ini, perusahaan atau pengguna layanan logistik diwajibkan untuk melakukan registrasi kepabeanan.

Setelah melakukan registrasi, maka akan mendapatkan sebuah NIK (Nomor Identitas Kepabeanan). Dengan adanya NIK ini, maka perusahaan secara legalitas dapat melakukan kegiatan importir.

Selain legalitas, tahap administrasi Pre-Clearance juga termasuk di dalamnya yaitu pengurusan perijinan yang diperlukan terkait dengan produk yang akan diimpor. Memang, untuk beberapa barang sendiri membutuhkan izin khusus untuk dapat diimpor sehingga barang-barang ini dikenal juga dengan sebutan barang terkena larangan dan pembatasan atau lartas.

 

Tahap kedua, Customs Clearance

dmsimport

Jika tahap Pre-Clearance telah dilewati, maka tahap administrasi kedua adalah Clearance. Ada tiga hal yang berada di dalam tahap clearance ini yaitu pemberitahuan pabean, pembayaran pajak, dan juga pengeluaran barang. Jika diketahui lebih dalam, maka proses tahapan dari Clearance ini adalah sebagai berikut.

– Pembuatan pemberitahuan pabean dan sending data ke bea cukai.

– Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

– Pemeriksaan fisik barang.

– Pemeriksaan dokumen.

– Pengambilan sampel barang untuk pemeriksaan fisik maupun uji laboratorium.

– Pengeluaran barang.

Dalam jangka waktu hingga 30 hari, petugas bea cukai akan pemeriksa dokumen masih dapat memeriksa dokumen yang diajukan. Dan jika masih ada dokumen yang kurang, maka petugas akan menerbitkan nota pembetulan.

Selain itu di dalam proses administrasi Clearance sendiri, ada tiga jalur pelayanan impor logistik yang ada di tahap ini. Ketiga jalur tersebut adalah jalur merah, jalur kuning, dan juga jalur hijau. Perbedaan dari jalur ini sendiri tentunya berbeda pula juga proses yang akan dijalankan tersebut.

 

Post Clearance adalah tahap akhir dari Custom Clearance

dmsimport

Setelah kedua tahap tadi telah dilalui, maka tahap administrasi terakhir yang perlu diikuti adalah proses Post Clearance sebelum keluarnya barang logistik tersebut. Pada tahap Post Clearance sendiri, ada dua hal yang berada di tahap akhir ini yaitu adanya audit kepabeanan dan juga penelitian ulang.

Pada bagian ini juga, baik audit kepabeanan ataupun pada penelitian ulang sendiri akan menghasilkan sebuah tagihan yang disebut dengan penetapan pabean. Penetapan ini akan menjadi dasar penerbitan billing yang wajib diselesaikan oleh perusahaan. Penetapan dapat berbentuk SPKTNP, SPP maupun SPSA bergantung pada temuan yang dihasilkan.

 

Main office location

Open chat